Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pembangunan Peternakan Sapi

Pembangunan Peternakan Sapi

Pascaramadan dan Idulfitri sebagai momen yang bagus untuk lakukan penilaian pada pembangunan peternakan, terutamanya komoditi ternak sapi. Masalahnya komoditi ini sering jadi viral topic karena fluktuasi harga yang paling tajam. Peristiwa ini, selalu terjadi berulang-ulang tiap tahun. Apa sebenarnya factor pemicu khusus peristiwa ini?

Pakar ekonomi pertanian, Bustanul Bijakin (2021) mengatakan jika sekarang subsektor peternakan mengalami ujian yang paling berat. Revolusi peternakan (baca sapi) roboh berdasar atas peristiwa yang terjadi. Ketika keinginan akan daging bertambah tajam yakni 6,4% dan kekuatan produksinya benar-benar rendah, cuma 1,3%.

Mengakibatkan keperluan daging sapi tiap tahun harus disanggupi dari Import. Ketimpangan ini selalu melebar dari tahun ke tahun. Efeknya, terjadi pergolakan harga tiap tahun.

Dalam kasus ini, pemerintahan selalu menanganinya dengan peraturan importasi daging sapi/kerbau. Masalahnya peraturan interferensi ini dalam periode pendek benar-benar manjur, tapi cuma sebentar. Ini, karena rencana pembangunan tidak dipatuhi sesuai anggapan yang dibikinnya.

Kurang kuatnya rencana, dilanggarnya logikanya dalam ide itu, mengakibatkan berlangsungnya pergolakan harga daging sapi yang selalu berulang-ulang. Dalam kata lain, pergolakan harga daging merupakanindikasi kurang kuatnya rencana pembangunan peternakan.

Melawan produktif

Bustanul Bijakin (2021) memandang, jika revolusi peternakan nyaris roboh karena tumbuh negatif 0,33%, sementara pertanian tumbuh positif 1,75%.

Jika dijelajahi, pemicu robohnya revolusi peternakan (tanda-tanda pada ternak sapi), bersumber pada peraturan melawan produktif. Peraturan itu, pertama, larangan pemakaian hormon perkembangan pada usaha ternak sapi potong tercantum dalam UU 41/2014 pasal 22, ayat 4C.

Ke-2 , peraturan yang tersangkut lama perawatan penggemukan sapi potong minimum 120 hari, (UU 41/2014 mengenai PKH, pasal 36B, ayat 5). Ke-3 , peraturan berkenaan peralihan pendekatan pembangunan dari produksi ke harga daging sapi (Permendag 699/2013).

Ke-4, peraturan peralihan berat tubuh pada import sapi akan dari 350 kg jadi 450 kg (Permentan 49/ 2016 ke Permentan 2/ 2017 pasal 15).

Ke-5, peraturan melepaskan import daging dan sapi (Permentan No 17/2016 dan 34/2016 dan Permendag 59/2016). Ke enam, peraturan buka import dari negara yang belum bebas PMK (PP 4/2016 dan SK Mentan No.2556/2016).

Ke-7 , peraturan rasio import sapi akan dengan indukan (Permentan 02/2017 pasal 7).

Imbas dari beragam peraturan itu, terjadi de-industrialisasi pada usaha penggemukan. Berdasar hasil analitis, rupanya di negeri ini sudah dan akan kehilangan aktivitas ekonomi yang dari nilai lebih industri feedlot sekitaran Rp. 16,4 triliun /tahun, dan dari import sapi akan sebesar Rp. 35 triliun.

Jumlah itu datang dari omset usaha 14 perusahaan feedlot sebesar Rp. 2,3 T yang tidak usaha, dan 29 Feedlot sebesar Rp. 14,1 T menunju kemunduran.

Disamping itu, sekitaran 20.000 orang akan kehilangan kerjanya, menyusutnya tersedianya pupuk kandang, dan penghasilan petani lokal Rp. 6,3 triliun.

Data itu, belum hitung rugi ekonomi warga karena keterikatan usaha ini pada 120 bidang ekonomi (ke hilir dan hulu).

Membuat Kembali

Membuat kembali peternakan sapi, bisa dilaksanakan lewat aktivitas startegis. Pertama, setop distribusi daging kerbau untuk warga (di pasar tradisionil). Daging kerbau cuma ditujukan untuk industri processing daging.

Industri ini, membutuhkan bahan baku yang murah harga supaya memiliki daya saing. Masalahnya importasi daging kerbau berpengaruh negatif pada peningkatan peternak sapi dalam negeri (Daud, 2019). Disamping itu, arah importasi daging kerbau untuk turunkan harga daging sapi tak pernah terwujud.

Ke-2 , harmonisasi peraturan pembangunan peternakan sapi, terutamanya beberapa peraturan yang karakternya melawan produktif pada pembangunan peternakan. Misalkan, peraturan larangan pemakaian hormon perkembangan untuk sapi. Dalam pada itu, kita lakukan importasi dari negera-negara yang meggunakan hormon.

Ke-3 , peraturan mengekspor hasil ikut-ikutan pertanian (bisa di export bila keperluan dalam negeri telah tercukupi), misalkan hasil ikut-ikutan industri kelapa sawit.

Ke-4, pemerintahan tidak boleh kembali memercayakan Peternakan rakyat untuk lakukan aktivitas usaha pembiakan secara nasional. Peraturan ini perlu dire-orientasi. Jika aktivitas pembiakan sebagai pekerjaan pemerintahan yang diberikan ke korporasi, dengan manfaatkan tempat sisa tambang dan integratif usaha Sapi-Sawit.

peraturan ini, akan mengganti arah peningkatan peternakan sapi secara nasional. Di mana pengadaan sapi akan dilaksanakan oleh korporasi yang lebih jamin kesuksesannya daripada dilaksanakan oleh peternakan rakyat. Karena peraturan ini, akan mengganti juga arah daerah peningkatan dari sentra-sentra konservatif yang sejauh ini dihandalkan (Jawa, Bali, NTB, NTT) ke daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dan beberapa pulau kosong yang terjaga tersedianya pakannya.

Ke-5, saranai alternative importasi sapi akan dari beberapa Negara, sesuai prosedur kesehatan OIE.

Ke enam, sejauh ini peraturan pemerintahan berkenaan peningkatan sapi sawit dikeluarkan oleh kementrian yang dimulai oleh kementrian BUMN (eranya Dahlan Iskan) dan kementrian pertanian. Tetapi, semua tidak jalan.

Maka dari itu dibutuhkan peraturan yang diputuskan oleh presiden, berbentuk keputusan/ketentuan presiden. Mudah-mudahan.

Artikel ini pernah termuat di Pemikiran Rakyat

Post a Comment for " Pembangunan Peternakan Sapi"